KUPANG, BERANDAWARGA.COM— DPRD NTT berkomitmen tidak memberi persetujuan pengalokasian anggaran untuk organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Provinsi NTT yang dinilai masih bermasalah dalam mengelola program.
OPD yang dinilai bermasalah tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program pada OPD.
Wakil Ketua DPRD NTT, Inche DP Sayuna sampaikan ini dalam keterangan pers akhir tahun kepada wartawan di ruang rapat Kelimutu gedung DPRD NTT, Rabu (29/12/2021).
Inche mengatakan, komitmen lembaga dewan dimaksud sesuai dengan fungsi DPRD yakni pengawasan dan budgeting.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, salah satu langkah yang diambil adalah melakukan kontrol terhadap semua temuan BPK. Terhadap temuan yang direkomendasikan BPK, DPRD mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjutinya.
