Pinjaman Daerah Pemerintah NTT Harus Dibahas Ulang

oleh -169 views
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Patris Lali Wolo

KUPANG, BERANDAWARGA.COM—Rencana Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk melakukan pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun dengan durasi pengembalian selama delapan tahun harus dibahas ulang karena adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang pinjaman daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Patris Lali Wolo mengatakan, persetujuan antara lembaga dewan dengan pemerintah terkait pinjaman daerah yang tertuang dalam Perda APBD 2021 waktu itu yakni tidak ada bunga pinjaman atau bunga pinjaman nol persen.

Baca Juga:  BPAD NTT Optimis Target PAD Tercapai

Namun keputusan terbaru Menteri Keuangan nomor 125 yang diterbitkan pada Maret 2021, pinjaman daerah dikenakan bunga pinjaman sebesar 6,19 persen.

“Kami setuju adanya pinjaman daerah itu tapi perda APBD 2021 harus terlebih dahulu direvisi karena adanya perubahan regulasi ini, yakni dikenakan bunga pinjaman,” kata Patris di Kupang, Rabu (19/5/2021

Baca Juga:  Pengendara Sepeda Motor Diseret Arus Banjir. Lihat Videonya

Politisi PDI Perjuangan ini berargumen, karena rencana pinjaman daerah itu sudah dikenakan bunga, tentunya mempengaruhi nota kesepahaman sebagaimana yang telah diatur dalam Perda APBD 2021, sehingga pemerintah harus merancang skema pinjaman dan harus dibahas ulang.