Tingkat Pelanggaran Prokes Tinggi, Walkot Kupang Perpanjang PPKM Level Dua

oleh -15 views
Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore

KUPANG, BERANDAWARGA.COM— Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore dalam surat edarannya  tertanggal 4 Januari 2022 menegaskan, pelaksanaan PPKM level dua di Kota Kupang mulai berlaku sejak 4- 18 Januari 2022.

Surat edaran tersebut merujuk pada laporan satgas dalam melakukan operasi penegakan covid-19 di Kota Kupang pada 4 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022 yang mengungkap adanya tingkat pelanggaran prokes.

Sejumlah ketentuan yang diatur dalam PPKM level dua sebagai berikut, pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola,Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) dapat dilakukan paling banyak 75 persen dari kapasitas atau 75 orang dengan penerapan prokes secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir/handsanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi interaksi serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

Baca Juga:  172 Unit Rumah Relokasi Korban Seroja Kota Kupang Mulai Dibangun

Untuk transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online), dan kendaraan sewa/rental), diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100 persen dan100 persen untuk pesawat terbang dengan menerapkan prokes secara lebih ketat, memakai masker, menggunakan handsanitizer, menjaga jarak, dan membatasi interaksi.

Baca Juga:  Hari Pertama Pelaksanaan Vaksinasi, Demokrat NTT Layani 419 Orang

“Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis dan kapal laut) sesuai dengan ketentuan yang diatur Satgas Penanganan Covid-19 Nasional,” tulis Jefri.

Baca Juga:  Simak Pernyataan Kadis Kesehatan Kota Kupang Soal Vaksinasi Yellow Clinic

Selain itu, tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, kelurahan dan kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko- posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh.